Bawaslu Kota Tasikmalaya Gandeng GMNI, Perkuat Barisan Pemuda untuk Kawal Demokrasi

TASIKMALAYA — Demokrasi tidak cukup hanya dijaga di ruang-ruang penyelenggara pemilu. Demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa yang memiliki daya kritis, keberanian, serta kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Semangat tersebut menjadi landasan Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam memperkuat pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Tasikmalaya.

Kerja sama tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengawasan Partisipatif pada 7 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama Sauri, bersama Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya Rida Fahlevi dan Enceng Fuad Syukron.

Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari langkah Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk memperluas jejaring pengawasan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis dalam mengawal demokrasi karena memiliki kemampuan berpikir kritis sekaligus kedekatan dengan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama Sauri, menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih berkualitas.

“Bawaslu tidak mungkin bekerja sendiri. Pengawasan yang kuat membutuhkan keterlibatan masyarakat. Mahasiswa, termasuk GMNI, memiliki energi, keberanian, dan daya kritis yang sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mengawal demokrasi,” ujar Zaki.

Menurut Zaki, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni penandatanganan dokumen. MoU harus diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat kesadaran pengawasan di tingkat akar rumput.

“Kami berharap MoU ini bukan hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi menjadi awal dari aksi nyata. Mari kita bangun kolaborasi melalui edukasi, diskusi, sosialisasi, dan pengawasan bersama agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi,” tambahnya.

Kolaborasi dengan GMNI juga dinilai memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran politik generasi muda. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai objek dalam proses demokrasi, tetapi juga sebagai subjek yang ikut mengawal dan memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas.

Melalui semangat nasionalisme dan keberanian kaum muda, Bawaslu berharap gerakan pengawasan partisipatif dapat semakin berkembang. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi penggerak di lingkungannya masing-masing dalam menyampaikan edukasi demokrasi, mengawasi potensi pelanggaran, serta mendorong masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi. Berbagai informasi yang beredar di ruang publik dan media sosial membutuhkan masyarakat yang kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, provokatif, maupun berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.

Bawaslu Kota Tasikmalaya memandang bahwa pengawasan partisipatif merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya demokrasi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi, maka potensi pelanggaran dapat dicegah lebih dini dan proses demokrasi dapat berlangsung dengan lebih transparan serta berintegritas.

Sinergi Bawaslu bersama DPC GMNI Kota Tasikmalaya menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut.

Dari mahasiswa, tumbuh keberanian. Dari kolaborasi, lahir kekuatan. Dan dari pengawasan bersama, demokrasi semakin terjaga.

Bawaslu Kota Tasikmalaya bersama GMNI berkomitmen untuk terus memperkuat barisan masyarakat dalam mengawal demokrasi yang bersih, adil, jujur, dan bermartabat.

Mahasiswa Bergerak, Demokrasi Dikawal, Pengawasan Diperkuat!