Konsolidasi Demokrasi: Bawaslu Kota Tasikmalaya Dukung Mahasiswa STHG Beradu Gagasan di Ajang Debat Penegakan Hukum Pemilu Tingkat Nasional

Tasikmalaya, 9 Juli 2026 – Komitmen Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam mendorong lahirnya generasi muda yang kritis dan berintegritas kembali diwujudkan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya. Bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, para mahasiswa hadir untuk bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi mengenai persiapan menghadapi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Ke-VI Tahun 2026 Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rida Fahlevi, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Djoko Narendro. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan nyata Bawaslu dalam memberikan penguatan kepada mahasiswa yang akan mewakili daerah pada ajang akademik tingkat nasional.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Mahasiswa tidak hanya berkonsultasi mengenai teknis kompetisi debat, tetapi juga berdialog mengenai berbagai isu aktual seputar kepemiluan, penegakan hukum pemilu, pengawasan partisipatif, serta tantangan demokrasi di era digital. Berbagai perspektif dan pengalaman yang dimiliki Bawaslu menjadi bekal berharga bagi para peserta untuk memperkaya argumentasi dan memperdalam pemahaman terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Rida Fahlevi, menyampaikan bahwa kompetisi debat bukan sekadar perlombaan adu argumentasi, melainkan ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisis persoalan hukum, serta menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia.

Menurutnya, mahasiswa hukum memiliki posisi strategis sebagai calon intelektual yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem demokrasi. Oleh karena itu, keberanian untuk tampil dan menyampaikan gagasan di tingkat nasional merupakan langkah positif yang patut didukung.

"Mahasiswa adalah bagian penting dalam pembangunan demokrasi. Melalui kompetisi seperti ini, mereka tidak hanya menguji kemampuan akademiknya, tetapi juga belajar memahami persoalan kepemiluan secara komprehensif. Kami berharap mahasiswa STHG dapat membawa gagasan-gagasan inovatif sekaligus menunjukkan kualitas akademik yang dimiliki Kota Tasikmalaya di tingkat nasional," ujar Rida Fahlevi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Djoko Narendro, menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi kepemiluan sebagai fondasi dalam membangun argumentasi yang kuat. Menurutnya, perkembangan hukum pemilu selalu menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan pemikiran kritis serta analisis yang tajam dari kalangan akademisi.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menjadikan kompetisi ini sebagai sarana memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan membangun jejaring dengan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Diskusi yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan dunia akademik. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menggali pengalaman langsung mengenai mekanisme penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilu, hingga berbagai upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu.

Bawaslu Kota Tasikmalaya memandang bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik bertema kepemiluan merupakan bagian dari implementasi pengawasan partisipatif. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan lembaga pengawas yang kuat, tetapi juga memerlukan masyarakat, khususnya generasi muda, yang memiliki kepedulian, pemahaman hukum, dan keberanian untuk ikut mengawal jalannya proses demokrasi.

Lebih dari sekadar mengejar prestasi, keikutsertaan mahasiswa dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu menjadi cerminan tumbuhnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta integritas penyelenggaraan pemilu. Ruang-ruang akademik seperti ini diharapkan mampu melahirkan pemikir-pemikir muda yang kelak menjadi bagian dari penguatan sistem demokrasi Indonesia.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kota Tasikmalaya kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi kepemiluan, memperluas pendidikan demokrasi, serta mendorong lahirnya budaya pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa.

Bawaslu meyakini bahwa masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan generasi muda yang memiliki integritas, keberanian berpikir kritis, dan komitmen terhadap penegakan hukum. Karena itu, setiap ruang diskusi, setiap gagasan yang disampaikan, dan setiap langkah mahasiswa untuk berpartisipasi merupakan investasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat.