MENGHADAPI TANTANGAN, MEMPERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF!

Tasikmalaya 20 Mei 2026 Komitmen untuk menghadirkan demokrasi yang bersih dan berintegritas terus digaungkan oleh Bawaslu. Kali ini, semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Diskusi Pojok Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan menghadirkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad Syukron, sebagai narasumber.

Dalam forum diskusi yang berlangsung dinamis dan penuh antusiasme tersebut, tema yang diangkat menjadi sorotan utama, yakni “Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.” Tema ini dinilai sangat relevan, mengingat partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Enceng Fuad Syukron dalam pemaparannya menegaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya sekadar pelengkap dalam sistem pengawasan Pemilu, melainkan menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan pelanggaran. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat mampu memperluas jangkauan pengawasan, sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif terhadap potensi kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan.

“Pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. Peran masyarakat sangat strategis, karena merekalah yang berada paling dekat dengan setiap proses yang berlangsung. Ketika masyarakat sadar dan berani terlibat, maka ruang gerak pelanggaran akan semakin sempit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat. Di antaranya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengawasan, keterbatasan literasi kepemiluan, hingga adanya kekhawatiran atau rasa enggan untuk melaporkan pelanggaran. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi informasi yang di satu sisi memudahkan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi sarana penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Enceng menekankan pentingnya strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Bawaslu, menurutnya, harus terus aktif membangun kemitraan dengan masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, serta komunitas lokal untuk memperkuat budaya pengawasan partisipatif. Edukasi publik juga menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, agar masyarakat tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk ikut menjaganya.

Diskusi ini juga menjadi ruang bertukar gagasan dan pengalaman antar peserta, yang berasal dari berbagai latar belakang. Beragam perspektif yang muncul semakin memperkaya pemahaman bahwa pengawasan partisipatif membutuhkan pendekatan yang adaptif dan inovatif, sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat di masing-masing daerah.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret dalam memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas Pemilu. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai penutup, Enceng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa menjaga Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

“Demokrasi yang berkualitas lahir dari partisipasi yang bermakna. Mari kita jaga bersama hak pilih kita, dan pastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian bersama, pengawasan partisipatif diharapkan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, demi mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.