Bawaslu Kota Tasikmalaya Lakukan Silaturahmi Dan Koordinasi Bersama PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Tahapan Pelaksanaan Pemilu resmi dimulai hari ini, 14 Juni 2022 tepat 20 bulan sebelum tahapan pemilihan 14 Februari 2024 nanti. Untuk menyongsong persiapan pelaksanaan yang berbasis pada kesiapan, kemampuan, dan keprofesionalitasan, Bawaslu Kota Tasikmalaya lakukan silaturahmi dan koordinasi bersama PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya (14/06/2022).

Bertempat di kantor PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, beserta unsur pimpinan, dan wakil PD Muhammadiyah yaitu Iip Syamsul Arif dan Adang Rusmana.

Acara ini dilakukan dengan tujuan menjalin integrasi dan kerja sama, serta meminta wejangan berbagai organisasi terkhusus Muhammadiyah yang tidak hanya konsen dalam bidang keagamaan, tapi dalam urusan-urusan kebangsaan, seperti pesta demokrasi.

“Terimakasih sudah diperkenankan untuk bertemu dengan kami dalam rangka bersilaturahmi, berkoordinasi dan meminta arahan. Muhammadiyah sebagai ormas terbesar, moderat, yang mengurusi urusan-urusan agama dan kebangsaan. Tahapan pemilu 2024 secara resmi per tanggal hari ini, tahapan pemilu serentak dimulai per hari ini (14/06/2022), maka dari itu kami dengan hormat bermaksud meminta wejangan kepada para pimpinan PD Muhammadiyah agar bisa turut membantu kami dalam bentuk do’a spirit emosional, maupun pengarahan para organ dari Muhammadiyah agar bisa berpartisipasi dalam unsur pengawasan” papar Ijang dalam prakatanya.

Kedatangan Bawaslu Kota Tasikmalaya disambut baik oleh PD Muhammadiyah, Adang (Wakil PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya) menuturkan ini adalah bagian dari ikhtiar perjuangan untuk terus menjaga esensi demokrasi dan marwah kebangsaan yang harus terus dijaga, terlebih Bawaslu memegang tonggak asas LUBER JURDIL yang benar-benar amanat undang-undang yang harus ditegakkan.

Acara ditutup dengan tanggapan dari Iip Syamsul Arif yang menilai bahwa posisi Muhammadiyah secara institusional harus bersikap independen,dan tidak terafiliasi dengan politik praktis secara langsung. “Berangkat dari asas LUBER JURDIL, saya sangat mengapresiasi keprofesionalitasan Bawaslu. Menyinggung politik identitas memang agak rumit, tapi saya tekankan bahwa Muhammadiyah berdasarkan kaidah, pedoman, dll bersifat independen, kalaupun ada itu sifatnya personal, dan harus menanggalkan jabatannya dari PD ataupun yang lainnya dalam struktur Muhammadiyah. Bawaslu awasi saja kami dalam hal ini.” tutup Iip. (zmn)